niadi.net — Pemerintahan Presiden Donald Trump mengajukan tawaran kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di Amerika Serikat untuk mengundurkan diri secara sukarela. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penghematan anggaran negara.
Sebagai kompensasi, pegawai yang memilih mundur akan tetap menerima gaji hingga September 2025 atau memperoleh pesangon setara delapan bulan upah.
Seorang pejabat senior mengungkapkan kepada NBC News bahwa sekitar 5 hingga 10 persen tenaga kerja federal diprediksi akan menerima tawaran ini, yang berpotensi menghemat sekitar 100 miliar dolar AS atau setara Rp 1,6 kuadriliun.
Program Pengurangan PNS Demi Efisiensi Anggaran
Semua pegawai federal penuh waktu dapat mengikuti program ini, kecuali mereka yang bekerja di sektor militer, layanan pos, keamanan nasional, serta bidang tertentu yang dikecualikan oleh lembaga terkait.
Pemerintahan Trump menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memastikan bahwa hanya pegawai yang benar-benar berkontribusi terhadap negara yang tetap bekerja.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan dalam pernyataannya bahwa masyarakat Amerika memiliki hak atas pelayanan yang efektif dari pemerintah.
Menurutnya, pegawai federal seharusnya berkomitmen untuk bekerja secara maksimal, terutama bagi mereka yang menggunakan fasilitas kantor yang dibiayai oleh pajak rakyat.
"Jika mereka tidak ingin bekerja sesuai tuntutan, maka mereka bebas mencari pekerjaan lain. Kami akan memberikan kompensasi yang sangat menarik selama delapan bulan bagi yang memilih mengundurkan diri," ujarnya.
Teknologi Digunakan untuk Penyebaran Tawaran
Untuk menyampaikan program ini, pemerintahan Trump memanfaatkan sistem baru yang memungkinkan penyebaran e-mail secara massal kepada sekitar dua juta pegawai federal.
Dalam e-mail tersebut, disertakan contoh surat pengunduran diri yang dapat langsung digunakan oleh pegawai yang berminat. Pegawai hanya perlu membalas e-mail dengan kata "mengundurkan diri" jika ingin menerima tawaran tersebut.
Proses pengunduran diri dimulai pada hari Selasa dan berlangsung hingga 6 Februari. Bagi mereka yang memilih tetap bertahan, e-mail tersebut juga mengingatkan bahwa tidak ada jaminan penuh terkait posisi dan keberlanjutan pekerjaan mereka di masa mendatang.
Jika suatu saat posisi mereka ditiadakan, mereka dijanjikan akan diperlakukan dengan layak serta mendapatkan hak sesuai peraturan yang berlaku.
Selain itu, bagi mereka yang memutuskan keluar dari pemerintahan melalui program ini, pemerintah menjamin bahwa mereka tetap menerima gaji serta tunjangan hingga September 2025, tanpa perlu bekerja secara tatap muka.
Kemiripan dengan Kebijakan Elon Musk di Twitter
Tawaran pengunduran diri ini memiliki kemiripan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Elon Musk setelah mengambil alih Twitter (kini bernama X) pada akhir 2022.
Ketika itu, para karyawan Twitter juga menerima e-mail serupa yang menanyakan apakah mereka ingin tetap bekerja atau tidak, setelah perusahaan mengalami perombakan besar-besaran.
Elon Musk sendiri kini memegang peran penting dalam pemerintahan AS, setelah ditunjuk sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru.
Ia diberikan tugas untuk memangkas pengeluaran negara secara signifikan. Meski belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi keterlibatannya dalam program pengunduran diri massal ini, NBC News melaporkan bahwa e-mail yang dikirimkan kepada pegawai federal berjudul "Fork in the Road" (Persimpangan Jalan), yang identik dengan sebuah karya seni yang dipromosikan Musk di platform X.
Langkah yang diambil pemerintahan Trump ini menuai beragam reaksi. Bagi sebagian pihak, ini adalah cara efektif untuk memangkas pengeluaran negara yang besar. Namun, bagi yang lain, kebijakan ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas birokrasi dan layanan publik.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, keputusan ini menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan AS. Pengurangan jumlah pegawai federal diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efisien, sesuai dengan visi administrasi Trump dalam memangkas birokrasi yang dianggap berlebihan.