niadi.net — Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah turut menyoroti kontroversi pemecatan Novi Citra Indriyati, vokalis Band Sukatani, yang juga diketahui bekerja sebagai pendidik di sebuah sekolah dasar swasta di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id, Novi, yang lebih dikenal dengan nama panggung 'Twister Angel', telah mengajar di sekolah tersebut meskipun saat ini status data pokok pendidikannya (Dapodik) telah dinonaktifkan.
Proses penonaktifan tersebut dilakukan oleh admin sekolah pada Kamis (13/2/2025) pukul 10.19 WIB.
Kepala Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi mendalam terkait proses pemecatan ini. Ombudsman berupaya memastikan tidak ada unsur diskriminasi maupun tindakan maladministrasi yang terjadi dalam kasus ini.
"Kami berharap semua pihak dapat bersikap objektif, termasuk pihak sekolah serta Dinas Pendidikan dalam memberikan evaluasi dan sanksi, jika memang yang bersangkutan masih berstatus sebagai tenaga pendidik," ujar Siti pada Sabtu (22/2/2025).
Menurutnya, pemberian sanksi harus melalui mekanisme yang adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di institusi terkait.
"Sanksi berat hanya dapat dijatuhkan jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius. Namun, apabila pelanggaran tersebut tidak bersifat berat, pembinaan seharusnya menjadi pilihan utama," jelasnya.
Siti juga menekankan bahwa kebebasan dalam berekspresi, khususnya dalam bidang seni, merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak dapat menjadi dasar pemberhentian seseorang dari profesinya sebagai pengajar.
"Pernyataan Kapolri yang menegaskan bahwa institusi Polri tidak anti-kritik serta komitmen individu seharusnya turut menjadi bahan pertimbangan kepala sekolah dalam memberikan sanksi, terutama jika individu tersebut adalah seorang guru," tegasnya.
Lebih lanjut, Siti mengingatkan bahwa sekolah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip pelayanan publik yang baik dan adil.
"Dinas Pendidikan setempat memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak-hak individu, maka perlu dilakukan upaya pemulihan dan perlindungan hak yang bersangkutan," pungkasnya.