niadi.net — Pemerintah Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Donald Trump, kembali memberi tekanan terhadap TikTok. Namun, alih-alih langsung memblokir, Trump memberikan tenggat waktu baru selama 75 hari kepada platform video pendek asal China itu.
Tujuannya jelas: TikTok harus menemukan pembeli dari kalangan perusahaan non-China untuk operasionalnya di AS. Jika gagal, blokir jadi konsekuensi.
Keputusan ini menandai kali kedua TikTok mendapatkan perpanjangan waktu sejak awal tahun 2025. Awalnya, pemerintah AS memberikan deadline hingga 5 April 2025, namun kini tenggat tersebut diperpanjang hingga pertengahan Juni 2025.
Trump menyatakan bahwa pemerintahannya masih berharap TikTok tetap bisa hadir di AS. Dalam unggahannya di platform Truth Social, ia mengatakan, "Kami tidak ingin TikTok pergi begitu saja. Kami masih ingin bekerja sama dengan TikTok dan China untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak."
Pernyataan itu menunjukkan pendekatan Trump yang lebih fleksibel—setidaknya di permukaan. Di balik perpanjangan itu, tetap ada tekanan kuat agar TikTok tunduk pada undang-undang domestik AS.
Intinya, kepemilikan oleh perusahaan China seperti ByteDance dianggap tidak lagi bisa diterima.
Misi: Cari Investor Non-China
Masalah utama bukan sekadar tentang TikTok sebagai aplikasi, tetapi lebih pada siapa yang memilikinya dan mengendalikan datanya. Pemerintah AS sejak lama menaruh curiga terhadap potensi penyalahgunaan data pengguna Amerika oleh perusahaan asal China.
Oleh karena itu, menjual operasional TikTok di AS ke pihak non-China menjadi satu-satunya jalan keluar jika TikTok ingin terus beroperasi.
Negosiasi dengan calon investor telah berlangsung cukup lama, dan menurut berbagai laporan, kesepakatan hampir selesai pada awal April 2025. Investor baru, investor lama, ByteDance, dan pemerintah AS sudah berada di halaman yang sama.
Namun, seperti biasa dalam urusan politik dan bisnis lintas negara, selalu ada variabel tak terduga yang bisa membalik keadaan.
Buntut dari Kebijakan Tarif Baru?
Salah satu hal yang memicu ketegangan baru dalam proses ini adalah kebijakan tarif impor global yang baru saja diluncurkan oleh Trump.
Kebijakan ini juga menyasar China dan diduga memperkeruh suasana negosiasi TikTok.
Menurut laporan CBS News, setelah kebijakan tarif diumumkan, pihak ByteDance menghubungi Gedung Putih dan menyampaikan bahwa mereka tidak akan melanjutkan kesepakatan terkait TikTok jika tidak ada ruang negosiasi terhadap tarif impor yang dikenakan pada China.
Langkah ini bisa dilihat sebagai strategi ByteDance untuk menekan balik. Jika AS ingin akuisisi TikTok berjalan lancar, maka mereka harus membuka ruang diskusi soal tarif dagang yang lebih luas.
Ini menempatkan negosiasi TikTok dalam posisi yang lebih rumit karena bercampur dengan isu dagang makro antar dua negara.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Trump dikabarkan tengah menyusun kebijakan resmi yang mengatur bagaimana kesepakatan TikTok-AS ini akan dijalankan.
Salah satu poin dalam dokumen itu adalah masa tenggang selama 120 hari, di mana semua pihak yang terlibat diberi waktu untuk menyelesaikan dokumen kesepakatan, finalisasi pembiayaan, serta mendapatkan persetujuan dari regulator terkait.
Selama masa itu, TikTok tetap bisa beroperasi seperti biasa di AS. Namun, waktu terus berjalan, dan tekanan terhadap TikTok maupun ByteDance tidak berkurang.
Bahkan, beberapa pihak menyebutkan bahwa ini adalah bentuk "ultimatum diplomatik" yang secara tidak langsung menekan China untuk lebih terbuka dalam pembicaraan dagang.
Dari pihak TikTok sendiri, juru bicara mereka membenarkan bahwa diskusi terus berlangsung. Mereka juga menekankan bahwa segala bentuk keputusan final harus mematuhi hukum China.
Ini menjadi tantangan tersendiri, karena walaupun TikTok ingin berkompromi dengan AS, mereka juga tidak bisa bertindak bebas tanpa restu dari pemerintah China.
Konflik Kepentingan Dua Negara
Persoalan ini tidak lagi sekadar urusan satu aplikasi, tapi sudah menjadi simbol dari ketegangan geopolitik AS–China. Bagi AS, ini tentang melindungi privasi dan keamanan nasional.
Bagi China, ini tentang kedaulatan bisnis dan dominasi teknologi global.
Trump melihat TikTok sebagai titik tekan strategis. Jika berhasil memaksa ByteDance menjual TikTok ke perusahaan AS atau mitra non-China, itu bisa menjadi preseden kuat bagi pendekatan baru terhadap perusahaan teknologi asing lainnya.
Sebaliknya, jika ByteDance berhasil bertahan atau malah mundur dari pasar AS, itu juga akan menjadi sinyal kuat bagi perusahaan China untuk menarik diri dari pasar Barat yang dianggap semakin tidak bersahabat.
Masa Depan TikTok di AS: Belum Jelas
Meski masa tenggang diperpanjang, tidak ada jaminan bahwa kesepakatan akan tercapai. Banyak hal bisa terjadi dalam 75 hari ke depan. Politik, ekonomi, dan tekanan publik semuanya akan mempengaruhi arah keputusan.
Sementara itu, pengguna TikTok di AS bisa bernapas sedikit lega karena aplikasi masih bisa digunakan seperti biasa. Namun, masa depan mereka di platform ini tetap tidak pasti.
Apakah TikTok akan berpindah tangan dan tetap eksis? Atau malah benar-benar diblokir dan lenyap dari App Store dan Play Store di AS?
Ancaman atau Peluang?
Bagi TikTok, waktu 75 hari bukan hanya perpanjangan napas, tapi juga waktu genting. Semua langkah yang diambil selama periode ini akan menentukan masa depan platform di pasar terbesar kedua dunia setelah India.
Di sisi lain, bagi Trump, ini bisa menjadi peluang politik menjelang pemilihan presiden. Ketegasan terhadap perusahaan China bisa menaikkan citra sebagai pemimpin yang melindungi keamanan nasional dan ekonomi AS.
Apa pun hasil akhirnya, kisah TikTok di AS ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi, politik, dan bisnis saling bertaut. Ini bukan cuma soal aplikasi hiburan—ini soal siapa yang memegang kendali di era digital.