niadi.net - Stok sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac sudah diamankan Pemerintah Indonesia dan siap untuk digunakan. Dua minggu sebelumnya, sejumlah 1,2 juta dosis stok vaksin Covid-19 yang berasal dari Sinovac itu sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Untuk sisa stok dosis vaksin Covid-19 yang siap digunakan sebanyak 1,8 juta itu pun akan dikirim dan masuk ke Tanah Air di bulan Januari 2021 mendatang.
Dan di tahun 2021 nanti Sinovac pun telah bersiap untuk mengirim dosis bahan baku vaksin Covid-19 sebanyak 45 juta yang untuk pengirimannya ke Indonesia akan dilakukan secara berjenjang selama 2 gelombang pengiriman.
Walau demikian, vaksin Covid-19 yang dibuat oleh Sinovac ini sampai sekarang belum diketahui dalam hal tingkat efikasinya (kemanjuran). Meskipun tingkat efikasi adalah faktor utama bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengeluarkan izin edar darurat pada suatu vaksin atau obat.
Jubir vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka mengungkapkan bahwa tingkat efikasi vaksin yang dibuat oleh Sinovac belum ketahuan lantaran pengerjaan dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac ini belum selesai.
Oleh sebab itu BPOM masih menanti hasil dari analisa data efikasi vaksin buatan Sinovac itu.
Sesudah itu barulah kajian yang menyeluruh dalam menerbitkan surat izin edar darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac ini dapat dimulai.
"BPOM memberikan persetujuan dengan harus berdasarkan data keamanan dan efikasi vaksin yang diperoleh dari uji klinik. Selain data keamanan dan efikasi, diperlukan data mutu vaksin yang diperoleh dari penjaminan mutu produk dan proses produksi," ucap Lucia Rizka.
Alasannya tentu apabila vaksin Sinovac terbukti bahwa tingkat efikasinya adalah rendah, maka vaksin Sinovac yang telah pemerintah beli itu tak dapat dipakai karena juga vaksin tersebut tidak cukup ampuh dalam merangsang antibodi untuk melawan virus corona.
Seandainya vaksin Sinovac itu dipaksakan akan disuntikkan ke masyarakat, hasilnya pun akan jadi sia-sia saja karena masyarakat yang telah disuntik vaksin pun secara konsisten akan tetap saling menulari Covid-19.
Walhasil sasaran herd imunity (imunitas kelompok) yang ditargetkan pemerintah sebesar 70% dari jumlah penduduk Indonesia itu pun tak bisa tercapai.
Sedangkan salah satu persyaratan untuk bisa mengakhiri pandemi Covid-19 ini adalah tercapainya herd imunity sebesar 70% dengan menyuntikkan vaksin hingga penularan Covid-19 di masyarakat dapat terhenti.
Pemerintah bahkan menyatakan bahwa tidak gampang untuk bisa mendapatkan stok vaksin Covid-19 dikarenakan hampir semua negara di dunia saling berebut untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, yang juga menjadi juru bicara vaksinasi Covid-19 Nasional.
Nadia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tetap membeli vaksin buatan Sinovac ini walaupun dalam faktor tingkat efikasinya masih belum diketahui kejelasannya disebabkan pelbagai macam pertimbangan yang diambil oleh pemerintah.
Jubir vaksinasi Covid-19 pun menyadari bahwa tingkat efikasi memang jadi pertimbangan yang utama dalam hal membeli vaksin dari produsen. Meski demikian negosiasi bilateral yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam upaya pengamanan stok vaksin Covid-19 dan itu juga mempunyai peranan penting.
Nadia menyatakan untuk sekarang ini hanya baru Sinovac-lah yang dapat memenuhi janji dalam pengadaan vaksin Covid-19 bagi Indonesia. Juga, di tengah-tengah perebutan pengamanan stok vaksin, pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi ini telah lebih dulu menjalin kontrak dengan produsen vaksin asal Cina ini hingga mau tak mau pemesanan vaksin dari perusahaan biofarmasi Sinovac itu di dahulukan pemesanannya.
Oleh sebab itu, maka pemerintah lebih mendahulukan untuk mendatangkan vaksin Covid-19 ke Indonesia buatan Sinovac daripada mendatangkan vaksin dari produsen biofarma lainnya yang walaupun mempunyai tingkat efikasi yang lebih tinggi dari Sinovac, seperti vaksin AstraZeneca yang memiliki tingkat efikasi 70 persen, Pfizer dan Moderna yang produk vaksinnya berada ditingkat efikasi 90 persen.
"Mendatangkan vaksin ke Indonesia merupakan juga bagian dari diplomasi bilateral ya. Jadi tergantung kapan komitmen penyedia untuk bisa mengirimkan vaksin ke Indonesia, dan komitmen yang diterima saat ini dapat dipenuhi Sinovac," ungkap Nadia.
Menurut Windhu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga itu mengerti bahwa upaya yang dijalankan pemerintah dalam menghadapi keadaan sulit tersebut.
Walau demikian dia memberi tahu pemerintah agar jangan sembrono dan sepatutnya mempertimbangkan atas risiko pembelian vaksin dari Sinovac yang tingkat efikasinya belum diketahui.
Pemerintah akan dihadapkan pada risiko yang mungkin apabila nanti diketahui vaksin asal Cina itu memiliki tingkat efikasi rendah, maka hasilnya vaksin tersebut tidak cukup ampuh dalam menangkal virus corona.
Windhu mengungkapkan setidaknya di bulan Januari 2021 nanti, tingkat efikasi vaksin dari Sinovac itu akan keluar (diketahui), bertepatan dengan berakhirnya pelaksanaan uji klinis tahap ke-3 vaksin tersebut di Negeri Tirai Bambu dan juga di beberapa negara lainnya.
Untuk uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac yang diujikan di Bandung, Jawa Barat, yang dimana Ridwal Kamil menjadi peserta ujinya, tingkat efikasi dari vaksin Sinovac itu baru akan diketahui efikasinya di bulan Maret 2021 mendatang.
Dia mengatakan pemerintah mesti menyiapkan opsi lain jika nantinya terbukti tingkat efikasi vaksin buatan perusahaan biofarma asal Cina itu rendah. Oleh karenanya pemerintah jangan sembrono dan memaksakan penyuntikkan vaksin kepada masyarakat yang dimana tingkat efikasi vaksinnya rendah.
Meski demikian, Windhu percaya BPOM mempunyai kedaulatan yang tinggi dalam menetapkan apakah vaksin asal Cina itu pantas atau tidak untuk menerima izin edar darurat.
"Kalau tingkat efikasi rendah, kemudian keamanan rendah, tentu BPOM tak akan keluarkan izin edar darurat. Tetapi ada kemungkinan itu akan tidak mendapatkan lampu hijau. Saya percaya BPOM memiliki independensi yang baik," ucap Windhu.
"Itu tidak boleh dipaksakan digunakan karena melanggar etik. Obat dan vaksin yang tidak aman dan tidak manjur tidak bisa digunakan manusia," kata epidemiolog Universitas Airlangga itu.
Untuk sisa stok dosis vaksin Covid-19 yang siap digunakan sebanyak 1,8 juta itu pun akan dikirim dan masuk ke Tanah Air di bulan Januari 2021 mendatang.
Dan di tahun 2021 nanti Sinovac pun telah bersiap untuk mengirim dosis bahan baku vaksin Covid-19 sebanyak 45 juta yang untuk pengirimannya ke Indonesia akan dilakukan secara berjenjang selama 2 gelombang pengiriman.
Walau demikian, vaksin Covid-19 yang dibuat oleh Sinovac ini sampai sekarang belum diketahui dalam hal tingkat efikasinya (kemanjuran). Meskipun tingkat efikasi adalah faktor utama bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengeluarkan izin edar darurat pada suatu vaksin atau obat.
Jubir vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka mengungkapkan bahwa tingkat efikasi vaksin yang dibuat oleh Sinovac belum ketahuan lantaran pengerjaan dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac ini belum selesai.
Oleh sebab itu BPOM masih menanti hasil dari analisa data efikasi vaksin buatan Sinovac itu.
Sesudah itu barulah kajian yang menyeluruh dalam menerbitkan surat izin edar darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac ini dapat dimulai.
"BPOM memberikan persetujuan dengan harus berdasarkan data keamanan dan efikasi vaksin yang diperoleh dari uji klinik. Selain data keamanan dan efikasi, diperlukan data mutu vaksin yang diperoleh dari penjaminan mutu produk dan proses produksi," ucap Lucia Rizka.
Dilema Pemerintah
Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membeli vaksin Covid-19 dari Sinovac yang dimana vaksin tersebut belum diketahui kepastian tingkat efikasinya tentu saja benar-benar berisiko. Persoalannya adalah belum tentu dari jutaan dosis vaksin yang sudah mendarat di Tanah Air ini akan dapat dipakai.Alasannya tentu apabila vaksin Sinovac terbukti bahwa tingkat efikasinya adalah rendah, maka vaksin Sinovac yang telah pemerintah beli itu tak dapat dipakai karena juga vaksin tersebut tidak cukup ampuh dalam merangsang antibodi untuk melawan virus corona.
Seandainya vaksin Sinovac itu dipaksakan akan disuntikkan ke masyarakat, hasilnya pun akan jadi sia-sia saja karena masyarakat yang telah disuntik vaksin pun secara konsisten akan tetap saling menulari Covid-19.
Walhasil sasaran herd imunity (imunitas kelompok) yang ditargetkan pemerintah sebesar 70% dari jumlah penduduk Indonesia itu pun tak bisa tercapai.
Sedangkan salah satu persyaratan untuk bisa mengakhiri pandemi Covid-19 ini adalah tercapainya herd imunity sebesar 70% dengan menyuntikkan vaksin hingga penularan Covid-19 di masyarakat dapat terhenti.
Pemerintah bahkan menyatakan bahwa tidak gampang untuk bisa mendapatkan stok vaksin Covid-19 dikarenakan hampir semua negara di dunia saling berebut untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, yang juga menjadi juru bicara vaksinasi Covid-19 Nasional.
Nadia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tetap membeli vaksin buatan Sinovac ini walaupun dalam faktor tingkat efikasinya masih belum diketahui kejelasannya disebabkan pelbagai macam pertimbangan yang diambil oleh pemerintah.
Jubir vaksinasi Covid-19 pun menyadari bahwa tingkat efikasi memang jadi pertimbangan yang utama dalam hal membeli vaksin dari produsen. Meski demikian negosiasi bilateral yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam upaya pengamanan stok vaksin Covid-19 dan itu juga mempunyai peranan penting.
Nadia menyatakan untuk sekarang ini hanya baru Sinovac-lah yang dapat memenuhi janji dalam pengadaan vaksin Covid-19 bagi Indonesia. Juga, di tengah-tengah perebutan pengamanan stok vaksin, pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi ini telah lebih dulu menjalin kontrak dengan produsen vaksin asal Cina ini hingga mau tak mau pemesanan vaksin dari perusahaan biofarmasi Sinovac itu di dahulukan pemesanannya.
Oleh sebab itu, maka pemerintah lebih mendahulukan untuk mendatangkan vaksin Covid-19 ke Indonesia buatan Sinovac daripada mendatangkan vaksin dari produsen biofarma lainnya yang walaupun mempunyai tingkat efikasi yang lebih tinggi dari Sinovac, seperti vaksin AstraZeneca yang memiliki tingkat efikasi 70 persen, Pfizer dan Moderna yang produk vaksinnya berada ditingkat efikasi 90 persen.
"Mendatangkan vaksin ke Indonesia merupakan juga bagian dari diplomasi bilateral ya. Jadi tergantung kapan komitmen penyedia untuk bisa mengirimkan vaksin ke Indonesia, dan komitmen yang diterima saat ini dapat dipenuhi Sinovac," ungkap Nadia.
Jokowi jangan sembrono
Menurut Windhu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga itu mengerti bahwa upaya yang dijalankan pemerintah dalam menghadapi keadaan sulit tersebut.
Walau demikian dia memberi tahu pemerintah agar jangan sembrono dan sepatutnya mempertimbangkan atas risiko pembelian vaksin dari Sinovac yang tingkat efikasinya belum diketahui.
Pemerintah akan dihadapkan pada risiko yang mungkin apabila nanti diketahui vaksin asal Cina itu memiliki tingkat efikasi rendah, maka hasilnya vaksin tersebut tidak cukup ampuh dalam menangkal virus corona.
Windhu mengungkapkan setidaknya di bulan Januari 2021 nanti, tingkat efikasi vaksin dari Sinovac itu akan keluar (diketahui), bertepatan dengan berakhirnya pelaksanaan uji klinis tahap ke-3 vaksin tersebut di Negeri Tirai Bambu dan juga di beberapa negara lainnya.
Untuk uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac yang diujikan di Bandung, Jawa Barat, yang dimana Ridwal Kamil menjadi peserta ujinya, tingkat efikasi dari vaksin Sinovac itu baru akan diketahui efikasinya di bulan Maret 2021 mendatang.
Dia mengatakan pemerintah mesti menyiapkan opsi lain jika nantinya terbukti tingkat efikasi vaksin buatan perusahaan biofarma asal Cina itu rendah. Oleh karenanya pemerintah jangan sembrono dan memaksakan penyuntikkan vaksin kepada masyarakat yang dimana tingkat efikasi vaksinnya rendah.
Meski demikian, Windhu percaya BPOM mempunyai kedaulatan yang tinggi dalam menetapkan apakah vaksin asal Cina itu pantas atau tidak untuk menerima izin edar darurat.
"Kalau tingkat efikasi rendah, kemudian keamanan rendah, tentu BPOM tak akan keluarkan izin edar darurat. Tetapi ada kemungkinan itu akan tidak mendapatkan lampu hijau. Saya percaya BPOM memiliki independensi yang baik," ucap Windhu.
"Itu tidak boleh dipaksakan digunakan karena melanggar etik. Obat dan vaksin yang tidak aman dan tidak manjur tidak bisa digunakan manusia," kata epidemiolog Universitas Airlangga itu.